Cirebon — Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons politik DPRD Kabupaten Cirebon dalam menyikapi polemik anggaran Rp55 miliar yang hingga kini terus menjadi sorotan publik. Minggu (2/5/2026).
FORMASI menilai, diamnya para legislator justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah DPRD sedang menjalankan fungsi pengawasan, atau justru memilih menjadi penonton di tengah kegelisahan rakyat?
Wakil Ketua FORMASI Cirebon Bidang Kaderisasi Ideologi dan Mental Anggota, Yudi Aryanto, SH, menegaskan bahwa momentum ini menjadi ujian serius bagi marwah kelembagaan DPRD Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, publik saat ini menunggu keberanian politik wakil rakyat untuk menunjukkan sikap tegas, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan tunduk pada kompromi politik yang berujung pada pembiaran.
“Jika DPRD Kabupaten Cirebon memiliki keberanian moral dan keberpihakan kepada rakyat, maka tidak ada alasan untuk menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUTR. Forum resmi itu penting untuk membuka fakta, menjelaskan alur kebijakan, dan menjawab seluruh pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran Rp55 miliar. Diam adalah bentuk kemunduran demokrasi, dan pembiaran hanya akan dibaca publik sebagai sikap melindungi persoalan,” tegas Yudi.
FORMASI juga menyoroti stigma negatif yang selama ini melekat pada lembaga legislatif, yakni DPRD kerap dipersepsikan hanya aktif ketika berbicara mengenai alokasi Pokok Pikiran (Pokir), namun cenderung pasif ketika muncul isu strategis yang menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“Sudah saatnya DPRD membantah stigma itu dengan kerja politik yang nyata. Jangan hanya hadir sebagai legitimasi anggaran, tetapi absen saat fungsi kontrol dibutuhkan. Wakil rakyat harus berdiri di garis depan mengawasi penggunaan uang rakyat, bukan membiarkan persoalan besar menguap tanpa penjelasan,” lanjutnya.
FORMASI menegaskan bahwa sikap diam, lamban, dan minim inisiatif politik terhadap isu ini berpotensi menumbuhkan persepsi publik bahwa ada upaya sistematis untuk menutup-nutupi persoalan yang berkembang.
Hal itu bukan saja mencederai semangat transparansi, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi lokal.
Sebagai bentuk keseriusan, FORMASI memastikan akan melayangkan surat resmi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon pada Senin mendatang, mendesak agar RDP dengan Dinas PUTR segera diagendakan secara terbuka dan dapat disaksikan publik.
“Ini bukan sekadar soal Rp55 miliar. Ini soal keberanian politik, integritas kelembagaan, dan keberpihakan DPRD kepada rakyat yang diwakilinya. Publik sedang menunggu: DPRD berdiri bersama rakyat, atau justru memilih diam bersama kepentingan?” tutup Yudi.
