CIREBON – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII, H. Satori, S.Pd.I., M.M., menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Cirebon meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan reses masa persidangan I tahun sidang 2026–2027 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM Kabupaten Cirebon. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston, Kabupaten Cirebon, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memahami pentingnya standardisasi, pemenuhan persyaratan mutu, serta kelengkapan perizinan sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan pemasaran produk.
Selain memperoleh pemahaman mengenai standardisasi produk, para peserta juga memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi dan berbagai kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha.
Satori mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Komisi VII DPR RI bersama mitra kerjanya, BSN, untuk memperkuat kualitas dan daya saing UMKM, khususnya di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon.
“Hari ini saya dari Komisi VII DPR RI melaksanakan kegiatan sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, serta Kota Cirebon. Ini merupakan bentuk kerja sama dengan mitra Komisi VII, yaitu Badan Standardisasi Nasional, untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas UMKM di daerah pemilihan kami,” ujar Satori.
Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Keberadaan sektor usaha tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat.
Namun, untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas, pelaku UMKM perlu memperhatikan kualitas produk, konsistensi proses produksi, serta pemenuhan standar yang berlaku.
Standardisasi dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. Dengan mutu yang terjaga dan persyaratan usaha yang terpenuhi, produk UMKM memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar yang lebih luas.
Satori menegaskan, kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya mutu produk harus terus ditingkatkan. Selain menjaga kualitas, pelaku UMKM juga perlu melengkapi perizinan sesuai dengan jenis produk dan ketentuan yang berlaku.
“UMKM ini harus betul-betul memiliki kesadaran terhadap mutu. Tentunya, mereka juga harus melengkapi perizinan yang dibutuhkan agar produknya bisa masuk ke pasar global,” tegasnya.
Ia berharap sosialisasi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan penyampaian informasi, tetapi mampu mendorong pelaku usaha menerapkan standardisasi dalam aktivitas produksi sehari-hari.
Dengan penerapan standar yang tepat, produk UMKM diharapkan memiliki kualitas yang lebih konsisten, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mampu memenuhi persyaratan pasar yang semakin kompetitif.
Selain persoalan kualitas produk dan standardisasi, Satori turut menyoroti akses permodalan yang masih menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM.
Menurutnya, dukungan pembiayaan diperlukan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui peralatan, memperbaiki kualitas produk, hingga memperluas jaringan pemasaran.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki program dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk melalui fasilitas kredit perbankan.
“Ini juga berkaitan dengan program pemerintah, program Presiden Pak Prabowo Subianto. Pengusaha UMKM, baik usaha kecil maupun menengah, nantinya akan diberikan fasilitas berupa kredit melalui BRI, tentunya dengan suku bunga yang tidak begitu tinggi,” ungkapnya.
Meski demikian, Satori menilai kemudahan akses permodalan harus diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara profesional.
Pelaku UMKM perlu meningkatkan inovasi, memahami kebutuhan konsumen, menjaga kualitas produk, serta memanfaatkan peluang pemasaran agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Menurutnya, perpaduan antara kualitas produk, penerapan standardisasi, kelengkapan perizinan, inovasi, dan dukungan pembiayaan merupakan modal penting bagi UMKM untuk bertahan sekaligus berkembang di tengah persaingan usaha.
Karena itu, sinergi antara DPR RI, pemerintah, BSN, lembaga keuangan, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM.
Melalui kegiatan tersebut, Satori berharap pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon semakin memahami pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.
Ia optimistis, peningkatan mutu produk yang disertai pemenuhan standar, kelengkapan perizinan, penguatan kapasitas produksi, dan dukungan akses pembiayaan dapat membuka peluang lebih besar bagi UMKM daerah untuk menembus pasar nasional maupun internasional.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga memperkuat peran UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
