CIREBON – Proses seleksi Direktur Utama PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan tajam publik. Seleksi yang semestinya menjadi ajang mencari figur terbaik, berintegritas, profesional, dan bebas dari persoalan hukum justru diterpa berbagai dugaan yang memantik kecurigaan masyarakat. Isu yang paling santer berkembang adalah dugaan adanya praktik “geser-geser” nama dalam penetapan tiga besar calon Direktur Utama.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai independensi panitia seleksi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola BUMD yang bersih. Publik mempertanyakan apakah seluruh tahapan seleksi benar-benar didasarkan pada hasil penilaian objektif atau justru diduga telah dipengaruhi kepentingan tertentu yang berupaya mengatur hasil akhir.
Sejumlah kalangan menilai, apabila benar terjadi perubahan komposisi tiga besar tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, maka hal itu berpotensi mencederai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan merit system yang selama ini digaungkan pemerintah. Lebih jauh lagi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperkuat persepsi publik bahwa proses seleksi hanya menjadi formalitas, sementara keputusan sesungguhnya telah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu.
Yang tidak kalah mengkhawatirkan, beredar dugaan bahwa masih terdapat nama-nama yang disebut-sebut berkaitan dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, namun tetap memiliki peluang besar untuk menduduki kursi Direktur Utama PDAM Tirtajati. Di sisi lain, figur yang dinilai memiliki rekam jejak baik, jujur, dan berintegritas justru diduga mulai tersingkir dari proses seleksi.
Apabila dugaan tersebut benar, maka publik menilai hal itu bukan sekadar persoalan pergantian nama calon, melainkan menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam menempatkan integritas sebagai syarat utama menduduki jabatan strategis yang mengelola aset daerah dan pelayanan publik.
Tokoh masyarakat Cirebon Timur, R. Hamzaiya, menyatakan pihaknya menerima berbagai informasi dan aspirasi masyarakat yang mempertanyakan arah seleksi Direktur Utama PDAM Tirtajati. Menurutnya, seluruh proses harus dibuka secara transparan agar tidak memunculkan dugaan adanya praktik yang mencederai rasa keadilan.
“Jangan sampai jabatan strategis di PDAM menjadi ruang kompromi kepentingan. Jika benar terjadi praktik ‘geser-geser’ nama demi meloloskan pihak tertentu, maka hal tersebut menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik proses seleksi ini,” ujar R. Hamzaiya. Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila terdapat indikasi bahwa proses seleksi mengabaikan aspek integritas. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin BUMD yang memiliki kapasitas, bersih dari persoalan hukum, serta mampu menjaga kepercayaan publik.
“Kami mengingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan amanah publik. Bila benar terdapat perpindahan nama yang tidak transparan atau terdapat calon yang masih dikaitkan dengan proses penyelidikan dugaan korupsi namun tetap dipaksakan masuk dalam penetapan akhir, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui Aksi Akbar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kami meminta KPK mengawasi secara serius seluruh proses ini agar tidak muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
R. Hamzaiya juga mendesak panitia seleksi, dewan pengawas, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membuka seluruh mekanisme penilaian kepada publik. Menurutnya, keterbukaan merupakan satu-satunya cara untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya. Bila seluruh proses berjalan bersih, maka tidak ada alasan untuk menutup hasil penilaian. Sebaliknya, apabila proses dilakukan secara tertutup dan muncul perubahan-perubahan yang sulit dijelaskan, maka dugaan adanya intervensi akan semakin kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun,” katanya.
Pihaknya menegaskan bahwa gerakan yang akan dilakukan bukan bertujuan menghakimi seseorang, melainkan untuk mengawal transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik. Seluruh dugaan yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Namun demikian, menurut R. Hamzaiya, menjaga marwah seleksi pejabat publik jauh lebih penting daripada sekadar menyelesaikan tahapan administratif. Sebab, jabatan Direktur Utama PDAM Tirtajati merupakan posisi strategis yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, pelayanan air bersih kepada masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Publik sedang mengawasi. Jangan sampai seleksi ini meninggalkan catatan hitam yang akan terus dikenang sebagai contoh buruk tata kelola BUMD. Jika integritas dikalahkan oleh kepentingan, maka yang menjadi korban bukan hanya institusi, tetapi juga masyarakat Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.
