Cirebon – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI Cirebon) melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan jajaran Polresta Cirebon, yang diterima langsung oleh Kapolresta Cirebon bersama Wakapolresta, Kabag Ops, Kasat Tahti, Kasat Intelkam, dan Kasat Reskrim.
Kunjungan tersebut juga dihadiri jajaran pengurus POSBAKUM FORMASI Cirebon, sebagai bentuk dukungan moral kepada aparat penegak hukum yang tengah bekerja menangani berbagai persoalan hukum strategis di Kabupaten Cirebon.
Dalam audiensi tersebut, jajaran pengurus FORMASI menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan semata agenda silaturahmi kelembagaan, melainkan bentuk nyata dukungan masyarakat sipil terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan Polresta Cirebon, khususnya terkait proses penyelidikan dugaan skandal Rp55 miliar APBD Kabupaten Cirebon yang saat ini menjadi perhatian publik.
FORMASI memandang, upaya penegakan hukum membutuhkan dukungan luas dari masyarakat agar aparat hukum tidak berjalan sendirian dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Ketua Umum Adv. Qorib, SH., MH, didampingi Wakil Ketua Adv. Reno, SH. dan Sekretaris Jenderal Adv. Teja Subakti, SH., MH, menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami hadir untuk memberi dukungan moral kepada Polresta Cirebon agar tetap tegak lurus dalam menegakkan hukum. Persoalan dugaan skandal Rp55 miliar APBD Kabupaten Cirebon ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik, karena masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. FORMASI akan terus konsisten mengawal proses hukum ini sampai tuntas,” tegas Qorib.
Ia juga menambahkan bahwa FORMASI tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang berupaya menutup-nutupi persoalan tersebut.
“Kita tidak akan lelah, dan saya pastikan tidak ada ruang sejengkal pun bagi mereka untuk lolos menyembunyikan persoalan Rp55 miliar ini. Sampaikan saja baik-baik kepada masyarakat terkait persoalan tersebut sejelas-jelasnya, jangan takut,” lanjutnya.
FORMASI menilai, keterbukaan informasi, akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, serta keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan merupakan fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Cirebon.
Sebagai elemen masyarakat sipil, FORMASI menegaskan akan terus berdiri di garis depan mengawal setiap proses hukum yang menyangkut kepentingan publik, demi memastikan keadilan benar-benar hadir dan supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
