Cirebon – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI Cirebon) menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan keseriusan Satreskrim Unit Tipidkor Polresta Cirebon yang mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan skandal anggaran yang dikenal publik sebagai isu “uang ketuk palu Rp55 miliar” di lingkungan DPRD Kabupaten Cirebon.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., menyebut gerak cepat aparat penegak hukum merupakan sinyal positif bagi upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon.
“Kami mengapresiasi kinerja Satreskrim Polresta Cirebon, khususnya Unit Tipidkor, yang bergerak cepat dan kini mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menanti keberanian aparat dalam membongkar dugaan skandal besar ini,” tegas Qorib.
Berdasarkan pantauan FORMASI di lapangan, sejumlah pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan mulai menjalani proses pemeriksaan.
Salah satunya, menurut pantauan FORMASI, terlihat seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon berinisial AS yang usai menjalani pemeriksaan langsung meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa.
FORMASI menegaskan, proses hukum yang sedang berjalan harus dijaga independensinya dari segala bentuk tekanan maupun intervensi politik.
“Saya berharap Polresta Cirebon tidak mendapatkan intervensi oleh kekuatan politik manapun di Kabupaten Cirebon. Saat ini masyarakat sangat berharap Polri mampu melakukan penegakan hukum secara profesional serta ikut andil nyata dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.
Selain itu, FORMASI menilai keterbukaan informasi dari Polresta Cirebon terkait perkembangan penanganan perkara ini sangat dinantikan publik.
Di tengah derasnya isu yang berkembang mengenai dugaan skandal Rp55 miliar tersebut, masyarakat membutuhkan kejelasan, transparansi, dan kepastian hukum.
“Keterbukaan Polresta Cirebon dalam mengungkap kasus ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang saat ini tengah disuguhi berbagai isu mengenai badai skandal Rp55 miliar di DPRD Kabupaten Cirebon. Kami akan terus memantau kasus ini hingga tuntas, terang benderang, dan siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tutup Qorib.
FORMASI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di Kabupaten Cirebon.
