CIREBON — Persoalan transparansi dan keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) bagi dokter dan tenaga kesehatan kembali mencuat di RSD Gunung Jati Cirebon, Selasa (28/4/2026).
DPRD Kota Cirebon menilai kondisi ini perlu segera ditangani agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Sarifudin, mengungkapkan pihaknya menerima berbagai keluhan dari tenaga kesehatan terkait ketidakjelasan sistem perhitungan hingga distribusi Jaspel yang mereka terima. Selain itu, keterlambatan pembayaran disebut masih kerap terjadi.
Sering Telat Dibayarkan, Nakes Keluhkan Ketidakjelasan Sistem Jaspel
Sarifudin menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan jasa pelayanan merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi oleh manajemen rumah sakit.
Menurutnya, tenaga medis berhak mengetahui secara rinci mekanisme perhitungan hak yang mereka terima.
“Transparansi itu penting. Jangan sampai ada kesan tertutup yang justru menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan tenaga kesehatan. Apalagi jika pembayarannya sering terlambat, ini tentu bisa berdampak pada pelayanan kepada pasien,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa keterlambatan pembayaran Jaspel tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Sebab, hal tersebut berpotensi memengaruhi kinerja dan motivasi tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan.
“Kalau hak pegawai tidak dibayarkan tepat waktu, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas layanan. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kota Cirebon mendorong manajemen rumah sakit untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keuangan, termasuk memperbaiki mekanisme pembayaran agar lebih transparan dan berbasis digital.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD juga berencana memanggil pihak manajemen rumah sakit untuk memberikan penjelasan resmi terkait persoalan tersebut. Pengawasan akan terus dilakukan agar permasalahan tidak berlarut-larut.
“Kami akan lakukan rapat kerja dan jika perlu sidak. Harapannya, ada solusi konkret sehingga hak tenaga kesehatan terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkas Sarifudin.
