CIREBON — Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kini menjadi sorotan serius Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon.
BUMDes tersebut ramai dipertanyakan warga lantaran dinilai tidak transparan dan diduga tidak merealisasikan sejumlah program yang bersumber dari dana desa.
DPMD Kumpulkan Data dan Informasi
Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon memastikan akan melakukan pendataan dan pengumpulan informasi secara menyeluruh.
Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa pendampingan dan pengawasan BUMDes menjadi tanggung jawab pihaknya.
“BUMDes Japura Kidul akan kami data dan kumpulkan informasinya. Pendampingan kami lakukan sejak pembentukan, legalitas, hingga memastikan pengurusnya benar-benar orang yang kapabel,” ujar Iwan saat dikonfirmasi, Senin (25/9/2025).
Keluhan Warga Jadi Perhatian Pemda
Iwan mengakui, keluhan masyarakat terkait transparansi pengelolaan BUMDes bukan hal sepele.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan program tidak direalisasikan atau pengelolaan yang menyimpang, maka hal tersebut harus segera diklarifikasi.
“Terkait adanya keluhan warga soal transparansi dan dugaan program fiktif, kami sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak desa agar persoalan ini dipertanyakan langsung kepada BUMDes,” katanya.
Namun demikian, hingga kini pihak DPMD mengaku belum mendapatkan keterangan dari Pemerintah Desa Japura Kidul.
“Kami sudah menghubungi kuwu desa, tapi belum ada jawaban. Ini tentu akan kami tindak lanjuti,” tambahnya.
BUMDes Jangan Jadi Formalitas
Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa BUMDes tidak boleh hanya dijadikan formalitas administratif.
Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah, BUMDes seharusnya mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan penggerak ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai BUMDes hanya jadi cangkang. Harus bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintahan desa,” tegasnya.
Soroti Pengurus Berbasis Kekerabatan
Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga menyinggung praktik pengelolaan BUMDes di sejumlah desa yang menempatkan pengurus dari kalangan keluarga atau kerabat kuwu maupun perangkat desa.
“Itu jelas tidak sesuai aturan. Jika ada laporan seperti itu, kami akan tindak tegas melalui pengawasan dan pembinaan,” ujarnya.
Desa Didorong Segera Gelar Pertanggungjawaban
Sebagai langkah lanjutan, DPMD Kabupaten Cirebon mendorong Pemerintah Desa Japura Kidul agar segera duduk bersama dengan pengurus BUMDes guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa.
“BUMDes Japura Kidul harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Jika tidak, tentu akan ada langkah lanjutan yang lebih tegas,” pungkas Iwan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak BUMDes Japura Kidul belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai isu yang berkembang.
Hal ini membuat publik masih mempertanyakan kinerja dan keberadaan BUMDes Japura Kidul yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
