CIREBON — Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, menyatakan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik. Sabtu (11/10/2025).
Gabungan ini tergabung dalam Forum Transparansi dan Aspirasi (FORTAS) Karangwareng, yang resmi menyepakati langkah bersama dalam sebuah pertemuan yang digelar di Warung Kopi Sauyunan, tepat di samping SPBU Karangwareng.
Dalam suasana santai namun serius, para peserta menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan di tingkat desa dan instansi.
Komitmen Kawal Kebijakan dan Anggaran Desa
Ketua FORTAS Karangwareng, Suratman alias Udel, menyampaikan bahwa kehadiran forum ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, jujur, dan berpihak kepada rakyat.
“Hal ini perlu dilakukan karena kami ingin mengawal kepentingan masyarakat. Kami juga akan ikut mengawasi setiap kebijakan dan anggaran yang direalisasikan ke desa-desa maupun instansi agar tepat sasaran,” ujar Suratman.
Ia menegaskan bahwa keberadaan FORTAS sejalan dengan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta dorongan untuk memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.
Soroti Minimnya Transparansi dan Dugaan Penyimpangan
Anggota FORTAS lainnya, Wajai, mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya kerap menemukan adanya indikasi penyimpangan kebijakan dan anggaran di sejumlah desa dan instansi pemerintahan.
“Kami sering menjumpai desa atau instansi yang menyalahgunakan kebijakan maupun anggaran. Karena itu, kami sepakat memperkuat peran kontrol sosial agar hal seperti itu bisa diminimalisir,” ujarnya.
Menurutnya, fungsi pengawasan oleh masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sinergi Lintas Organisasi untuk Pengawasan Publik
Dalam forum ini, sejumlah organisasi besar ikut bergabung, di antaranya AMX, KCBI, GMBI, GRIB, CIB, dan AMPAR. Seluruhnya berkomitmen membangun sinergi lintas ormas dan LSM dalam mengawal isu-isu strategis, terutama di bidang pembangunan, sosial, dan pelayanan publik.
“Kami tidak datang untuk mencampuri urusan pemerintah, melainkan untuk memastikan kebijakan dijalankan secara transparan dan anggaran digunakan secara tepat,” ujar salah satu anggota forum.
FORTAS juga berkomitmen untuk membuka ruang dialog dan advokasi konstruktif, agar setiap kebijakan publik dapat berjalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Bangun Kemitraan Kritis dengan Pemerintah Desa
FORTAS Karangwareng menegaskan bahwa keberadaannya bukan untuk menghadang kinerja pemerintah, tetapi justru untuk menjadi mitra kritis dan pengingat moral. Forum ini berharap keberadaannya dapat membantu menciptakan pemerintahan desa yang profesional, bersih, dan berintegritas.
“Kami ingin pemerintah desa melihat kami bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra kritis yang peduli pada kebaikan bersama,” pungkas Suratman.
Dengan terbentuknya forum ini, diharapkan kontrol sosial di Kecamatan Karangwareng semakin kuat, dan seluruh kebijakan publik benar-benar dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
