CIREBON – XTC Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan usaha hiburan malam di wilayah Kabupaten Cirebon.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris XTC Kabupaten Cirebon, Safiq Ahmad Riadi, dalam agenda audiensi resmi bersama DPRD Kabupaten Cirebon pada Kamis, 27 November 2025.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan XTC pada 4 September 2025.
XTC Angkat Tiga Fokus Utama Pengawalan
Dalam forum tersebut, Safiq menuturkan bahwa kehadiran XTC merupakan bentuk tanggung jawab moral dan organisasi untuk memastikan terciptanya transparansi, ketertiban, serta penegakan aturan dalam sektor hiburan malam.
“Kami hadir untuk mengawal transparansi, ketertiban, dan penegakan aturan dalam penyelenggaraan usaha hiburan malam di Kabupaten Cirebon,” ujarnya di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon.
Safiq mengungkapkan tiga poin utama yang menjadi fokus pengawalan XTC:
1. Mendorong keterbukaan data dan transparansi perizinan tempat hiburan malam.
2. Memastikan tidak adanya manipulasi administrasi atau penyalahgunaan izin oleh pelaku usaha maupun pejabat terkait.
3. Terlibat langsung dalam pengawasan lapangan agar operasional hiburan malam berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak sosial negatif.
“Transparansi perizinan sangat penting untuk mencegah potensi pelanggaran dan meminimalkan risiko praktik usaha ilegal,” tegasnya.
Minta DPRD Buka Akses Data Perizinan
Selain tiga fokus tersebut, XTC Kabupaten Cirebon juga meminta DPRD membuka akses data resmi terkait perizinan hiburan malam, mencakup:
Daftar tempat hiburan yang memiliki izin lengkap dan masih berlaku
Daftar tempat usaha yang beroperasi tanpa izin atau belum melengkapi dokumen perizinan
Menurut Safiq, data tersebut sangat penting sebagai dasar analisis, monitoring, serta penertiban.
Tanpa keterbukaan, potensi pelanggaran dinilai semakin besar, termasuk munculnya ketidaktertiban, kriminalitas, hingga kerugian negara.
Usulkan Pembentukan Mekanisme Pengawasan Khusus
Untuk memperkuat fungsi kontrol sosial, XTC secara resmi mengusulkan agar DPRD membentuk mekanisme pengawasan khusus seperti: Panitia Khusus (Pansus), Tim pengawasan bersama lintas lembaga dan unsur masyarakat, Atau skema resmi lain yang dianggap paling tepat.
XTC Kabupaten Cirebon juga menyatakan kesiapannya untuk dilibatkan secara formal dalam struktur pengawasan tersebut.
Hal ini dianggap penting agar proses pengawasan berlangsung objektif, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.
“Kami siap melakukan monitoring lapangan, pemeriksaan izin operasional, hingga menyampaikan laporan resmi jika ditemukan indikasi pelanggaran,” tambah Safiq.
Harapan atas Tata Kelola Hiburan Malam yang Lebih Tertib
Safiq berharap audiensi ini menjadi langkah awal pembenahan tata kelola hiburan malam di Kabupaten Cirebon agar lebih tertib, berintegritas, dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
“Semoga ini menjadi jalan pembuka pembenahan tata kelola hiburan malam yang lebih tertib, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Audiensi tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R. Cakra Suseno SH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj. Nana Kencanawati SPd, Kepala Bappenda E. Rusmana MSi, Kasatpol PP Imam Ustadi, serta perwakilan DPTMPSP Kabupaten Cirebon.
Caption : Agenda audiensi resmi bersama DPRD Kabupaten Cirebon pada Kamis, (11/27/2025.
