CIREBON – Rapat bulanan AMX Indonesia Cirebon Raya kembali digelar sebagai agenda rutin organisasi dalam memperkuat konsolidasi dan peran sosial di tengah masyarakat.
Kegiatan kali ini berlangsung di PAC Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Minggu (17/5/2026), dan dihadiri puluhan anggota dari berbagai wilayah Cirebon Raya.
Suasana pertemuan berlangsung santai namun tetap serius. Selain menjadi ajang silaturahmi dan evaluasi organisasi, forum tersebut juga membahas penguatan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, khususnya di tingkat desa maupun instansi publik.
Ketua AMX Lemahabang, Rojali, menjelaskan bahwa kegiatan rapat bulanan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan secara bergilir di beberapa wilayah, menyesuaikan kondisi dan kesiapan masing-masing daerah.
“Agenda ini rutin dilakukan setiap bulan. Tempatnya berpindah-pindah di beberapa wilayah tergantung kondisi. Selain mempererat kebersamaan anggota, forum ini juga menjadi wadah diskusi terkait isu-isu sosial yang berkembang,” ujar Rojali.
Dalam forum tersebut, organisasi yang berbasis di wilayah Cirebon Timur, Kabupaten Cirebon itu menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik.
Ketua Umum AMX, Suratman alias Udel, menegaskan bahwa keberadaan AMX merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, jujur, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Hal ini perlu dilakukan karena kami ingin mengawal kepentingan masyarakat. Kami juga akan ikut mengawasi setiap kebijakan dan anggaran yang direalisasikan ke desa-desa maupun instansi agar tepat sasaran,” ujar Suratman.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan penguatan demokrasi partisipatif di tingkat lokal.
Ia menilai masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi proses pembangunan dan penggunaan anggaran agar berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Rojali mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini masih menemukan adanya indikasi penyimpangan kebijakan maupun penggunaan anggaran di sejumlah desa dan instansi pemerintahan.
“Kami sering menjumpai desa atau instansi yang menyalahgunakan kebijakan maupun anggaran. Karena itu, kami sepakat memperkuat peran kontrol sosial agar hal seperti itu bisa diminimalisir,” katanya usai rapat.
Menurutnya, pengawasan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam forum yang dihadiri puluhan anggota tersebut, peserta juga menyepakati pentingnya menjaga peran organisasi sebagai mitra kritis pemerintah.
“Kami tidak datang untuk mencampuri urusan pemerintah, melainkan untuk memastikan kebijakan dijalankan secara transparan dan anggaran digunakan secara tepat,” ujar salah satu anggota forum.
AMX juga menyatakan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan advokasi yang konstruktif agar setiap kebijakan publik dapat berjalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir kegiatan, Suratman kembali menegaskan bahwa keberadaan AMX bukan untuk menghambat kinerja pemerintah, melainkan menjadi pengingat moral demi terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
“Kami ingin pemerintah desa melihat kami bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra kritis yang peduli pada kebaikan bersama,” pungkasnya.
