CIREBON — Di tengah sorotan warga terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana Ketahanan Pangan (Ketapang) oleh BUMDes Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Kuwu Japura Kidul, Heriyanto, akhirnya angkat bicara. Minggu (20/12/2025).
Saat dikonfirmasi, Heriyanto mengaku tidak mengetahui secara detail aktivitas dan program BUMDes Japura Kidul yang kini menjadi perhatian publik.
Heriyanto menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah menerima laporan resmi dari pengurus BUMDes terkait penggunaan anggaran ketahanan pangan, termasuk program penanaman semangka seluas setengah hektare dengan nilai anggaran sekitar Rp70 juta.
“Terus terang saya tidak tahu menahu soal itu. Tidak ada laporan ke saya, termasuk soal penanaman semangka yang anggarannya Rp70 juta,” ujar Heriyanto.
Ia juga mengaku tidak mendapat informasi saat proses panen semangka dilakukan. Menurutnya, sebagai kepala desa, seharusnya dirinya mendapatkan laporan dan pemberitahuan terkait program BUMDes yang menggunakan dana desa.
“Waktu panen pun saya tidak diberi tahu. Tidak ada laporan apa pun dari BUMDes,” katanya.
Terkait desakan warga yang meminta transparansi pengelolaan dana BUMDes, Heriyanto menyatakan sependapat. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hal mutlak dalam pengelolaan badan usaha milik desa.
“Kalau warga mendesak transparansi, saya juga minta BUMDes transparan. Itu memang harus,” tegasnya.
Bahkan, Heriyanto tidak menutup kemungkinan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan BUMDes Japura Kidul.
Ia menyebutkan bahwa pada awal tahun depan, pemerintah desa akan mengkaji ulang kinerja BUMDes, termasuk kemungkinan pergantian pengurus jika dinilai tidak berjalan sesuai aturan.
“Kalau memang tidak transparan dan tidak ada perbaikan, awal tahun depan bisa kita kaji ulang, bahkan diganti kepengurusannya,” ungkap Heriyanto.
Pernyataan Kuwu Japura Kidul tersebut memperkuat desakan warga agar pengelolaan dana BUMDes Japura Kidul segera diaudit dan dibuka secara terang kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengurus BUMDes Japura Kidul belum bisa dikonfirmaai atau belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan dan pernyataan dari warga maupun kepala desa.
