CIREBON – Dugaan praktik penitipan uang di RSUD Waled, Kabupaten Cirebon, hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan awak media belum mendapatkan jawaban resmi dari manajemen rumah sakit.
Hingga Minggu (14/12/2025), pihak RSUD Waled belum memberikan klarifikasi meski telah dihubungi berulang kali.
Wadir RSUD Waled Lempar Konfirmasi ke Pejabat Lain
Wakil Direktur (Wadir) RSUD Waled, Mashuri, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tidak memberikan penjelasan substantif. Ia justru mengarahkan awak media untuk menghubungi pejabat lain di internal rumah sakit.
“Mohon maaf mangga hubungi Wadir Pelayanan Medis dr Asep karena itu menyangkut ketentuan-ketentuan pelayanan medis, mksh,” tulis Mashuri. Ia juga menyarankan agar konfirmasi disampaikan langsung kepada Direktur RSUD Waled.
“Atau langsung ke Bu Direktur RS Waled karena ini menyangkut pelayanan medis, mksh,” tambahnya.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Wakil Direktur Pelayanan Medis maupun Direktur RSUD Waled belum memberikan respons atas konfirmasi yang telah dilakukan.
Minimnya Klarifikasi Dinilai Perkeruh Kepercayaan Publik
Ketiadaan penjelasan resmi dari pihak manajemen dinilai semakin memperkeruh suasana dan memicu spekulasi di tengah masyarakat, khususnya keluarga pasien yang merasa dirugikan.
Sejumlah kalangan menilai adanya kesan saling lempar tanggung jawab di internal manajemen rumah sakit berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah.
Sorotan tersebut semakin tajam karena isu ini menyangkut pasien peserta BPJS Kesehatan yang seharusnya memperoleh pelayanan tanpa pungutan di luar ketentuan resmi.
Aktivis Cirebon Timur Desak Pembenahan Total RSUD Waled
Tekanan publik pun terus menguat. Aktivis dan Pemerhati Sosial Cirebon Timur, H. Dade Mustofa Efendi, mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan pembenahan total terhadap manajemen dan pelayanan di RSUD Waled.
Menurut H. Dade, dalam beberapa bulan terakhir pihaknya menerima banyak aduan masyarakat, mulai dari penanganan medis yang dinilai kurang optimal, sikap tenaga kesehatan yang dianggap minim empati, hingga dugaan praktik penitipan uang yang mencoreng citra rumah sakit daerah.
“Kondisi ini jelas menimbulkan kekecewaan mendalam di masyarakat Cirebon Timur yang sangat bergantung pada pelayanan RSUD Waled,” ujarnya.
Momen Pergantian Direktur Dinilai Jadi Kesempatan Emas
H. Dade menilai, proses pergantian kepemimpinan yang sedang berjalan harus dijadikan momentum penting oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
“Kami melihat ini sebagai momentum emas, terutama karena Pemkab Cirebon sedang mencari figur Direktur baru RSUD Waled,” kata pria yang akrab disapa Kang Dade.
Ia menegaskan, calon Direktur ke depan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga harus berjiwa humanis.
“Rumah sakit itu bukan sekadar institusi, tapi tempat orang mencari harapan. Direktur harus profesional, berintegritas, dan punya empati kuat agar pasien, baik umum maupun BPJS, dilayani dengan hati nurani,” tegasnya.
Target WTP Jadi Tolok Ukur Profesionalisme
Selain perbaikan pelayanan, H. Dade juga mendorong manajemen RSUD Waled ke depan menargetkan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator tata kelola yang profesional dan transparan.
“Jika dalam waktu yang ditentukan RSUD Waled tidak mampu meraih WTP, maka Direktur sebaiknya mundur atau diganti. Ini penting demi menjaga kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
Isu Penitipan Uang Picu Kecaman Tokoh Pemuda
Sebelumnya, isu pelayanan RSUD Waled kembali mencuat setelah ramai dikeluhkan warga melalui media sosial.
Rumah sakit milik daerah tersebut disorot terkait dugaan praktik penitipan uang kepada petugas rumah sakit yang dialami keluarga pasien BPJS Kesehatan.
Tokoh Pemuda Cirebon Timur, R. Hamzaiya, S.Hum, yang juga memiliki hubungan keluarga dengan pasien, menilai dugaan tersebut sebagai kegagalan RSUD Waled dalam menjaga prinsip pelayanan publik.
“Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS seharusnya menjamin pelayanan tanpa pungutan di luar ketentuan resmi,” tegasnya.
Hingga kini, awak media masih terus berupaya menghubungi pihak manajemen RSUD Waled untuk memperoleh keterangan resmi lanjutan terkait dugaan tersebut.
