CIREBON — Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang membuka trayek baru bus Primajasa rute Ciledug–Cirebon–Bandung menuai sorotan tajam.
Pasalnya, jalur yang dilintasi kendaraan tersebut selama ini sudah dikenal padat dan kerap mengalami kemacetan di sejumlah titik. Kamis (28/5/2026).
Pengamat sosial R Hamzaiya menilai Dishub Jabar terkesan tidak memiliki langkah konkret untuk mengurai kemacetan di jalur provinsi, khususnya wilayah timur Cirebon yang setiap hari dipadati kendaraan pribadi, angkutan barang, hingga kendaraan umum.
“Jalur Ciledug menuju arah Bandung itu sudah padat sejak lama. Kemacetan hampir terjadi setiap hari di kawasan Sindanglaut, Pabuaran, hingga titik-titik pasar dan persimpangan utama. Tetapi Dishub justru menambah trayek baru tanpa solusi nyata,” ujar R Hamzaiya.
Menurutnya, kondisi kemacetan di jalur tersebut bukan lagi persoalan musiman, melainkan sudah menjadi masalah rutin yang dikeluhkan masyarakat.
Aktivitas pasar, kendaraan parkir di bahu jalan, minimnya pengawasan lalu lintas, serta kendaraan umum yang sering berhenti sembarangan disebut menjadi penyebab utama kepadatan kendaraan.
Ia mempertanyakan dasar kebijakan Dishub Jabar dalam memberikan izin trayek baru tersebut.
Sebab, hingga saat ini publik belum mengetahui secara jelas apakah telah dilakukan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara komprehensif sebelum trayek dioperasikan.
“Jangan sampai Dishub hanya fokus menambah jalur dan armada, tetapi lupa menghitung dampak kemacetannya di lapangan. Masyarakat ingin tahu, apakah ada kajian kapasitas jalan? Apa ada simulasi penambahan volume kendaraan di jalur yang sudah macet?” katanya.
R Hamzaiya menilai jika penambahan trayek tidak dibarengi penataan sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas, maka keberadaan bus baru justru berpotensi memperparah antrean kendaraan, terutama di titik rawan seperti Sindanglaut, Pabuaran dan akses perbatasan menuju jalur utama Bandung.
“Persoalan utamanya bukan sekadar hadirnya bus baru, tetapi lemahnya kesiapan pemerintah mengelola dampak lalu lintasnya. Kalau sistemnya masih semrawut, penambahan trayek justru bisa memunculkan kemacetan baru,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terbuka kepada publik terkait hasil Andalalin, skema pengaturan pemberhentian bus, hingga strategi penguraian kemacetan di jalur provinsi wilayah timur Jawa Barat.
“Masyarakat butuh solusi kemacetan, bukan sekadar penambahan trayek,” pungkas R Hamzaiya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dishub Provinsi belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi.
