CIREBON – AMX Indonesia Cirebon Raya menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) sebagai bagian dari agenda rutin organisasi untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan peran sosial di tengah masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Sunyaragi, Kota Cirebon, Sabtu (18/7/2026), dihadiri Dewan Adat AMX Indonesia, Ketua Umum AMX Indonesia beserta jajaran, Ketua DPD AMX Jawa Barat, serta perwakilan pengurus dan anggota dari berbagai PAC di wilayah Cirebon Raya.
Rapim berlangsung dalam suasana penuh keakraban, namun tetap fokus membahas berbagai agenda strategis organisasi. Selain menjadi forum evaluasi program kerja, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyusun langkah-langkah penguatan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, baik di tingkat desa maupun instansi publik.
Ketua Umum AMX Indonesia, Yuda Lesmana, mengatakan rapat pimpinan menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh jajaran organisasi.
“Kami mengadakan rapat pimpinan yang diselenggarakan di Sunyaragi dan dihadiri oleh Dewan Adat AMX Indonesia, Ketua Umum AMX Indonesia beserta jajaran, Ketua DPD AMX Jawa Barat, serta seluruh PAC yang berada di wilayah Cirebon Raya,” ujar Yuda usai kegiatan.
Menurutnya, AMX hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral untuk turut mengawal kepentingan masyarakat melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran publik.
“Rapim ini perlu dilakukan karena kami ingin mengawal kepentingan masyarakat. Kami juga akan ikut mengawasi setiap kebijakan dan anggaran yang direalisasikan ke desa-desa maupun instansi agar tepat sasaran,” katanya.
Yuda menilai pengawasan dari masyarakat sipil merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Karena itu, AMX berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab.
Selain pengawasan, AMX juga membuka ruang dialog dan advokasi dengan berbagai pihak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberadaan organisasi bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan menjadi mitra yang memberikan masukan konstruktif demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami ingin pemerintah desa maupun pemerintah daerah melihat AMX bukan sebagai lawan, tetapi sebagai mitra kritis yang sama-sama memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
