CIREBON — Kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Kota Cirebon berlangsung dinamis dengan mempertemukan berbagai unsur strategis kebudayaan, mulai dari perwakilan kementerian, lembaga pelestarian budaya, pemerintah daerah, keraton, akademisi, sejarawan, budayawan, hingga Dewan Kebudayaan Kota Cirebon, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum penting dalam membahas masa depan pelindungan cagar budaya sekaligus arah pembangunan kebudayaan Cirebon ke depan.
Beragam gagasan strategis mengemuka, terutama terkait penguatan identitas budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa Cirebon memiliki posisi penting dalam perjalanan sejarah dan kebudayaan Nusantara.
Kota Cirebon dinilai mempunyai karakter budaya yang khas sehingga penguatan sektor kebudayaan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Pada forum tersebut, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cirebon, Fathan Mubarak, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Komisi X DPR RI.
Salah satu gagasan utama yang disampaikan yakni mendorong penetapan Cirebon sebagai Kawasan Strategis Kebudayaan Nasional.
Menurut Fathan, Cirebon memiliki kekuatan historis dan kebudayaan yang unik sebagai titik persilangan budaya yang melahirkan karakter hibrid dan kosmopolit.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi representasi dari konsep “mega diversity” yang selama ini kerap disampaikan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
“Narasi kebudayaan nasional kita menemukan relevansinya di kota ini. Terutama soal kemaritiman, keanekaragaman, termasuk keberagamaan. Karena itu, pengembangan Cirebon perlu ditempatkan dalam perspektif strategis nasional,” ujar Fathan.
Ia menambahkan, arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dengan delapan langkah strategis telah memberikan ruang yang cukup besar bagi sektor kebudayaan.
Namun menurutnya, visi tersebut perlu diterjemahkan lebih konkret melalui program-program dalam RPJMN mendatang.
“Cirebon patut dijadikan pilot project kota budaya masa depan. Pemerintah perlu merumuskan pengembangan Kota Budaya Cirebon dalam RPJMN,” lanjutnya.
Selain mendorong masuknya Cirebon ke dalam agenda pembangunan nasional, Dewan Kebudayaan Kota Cirebon juga mengusulkan pembentukan skema perlindungan kawasan budaya dan heritage, penguatan dana abadi kebudayaan bagi daerah, pembangunan museum kota dan taman budaya, hingga penguatan diplomasi budaya berbasis kota sejarah.
Perwakilan Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Aspirasi dari Kota Cirebon dinilai memiliki nilai strategis karena memperlihatkan bagaimana kebudayaan tidak hanya berfungsi menjaga identitas, tetapi juga dapat menjadi fondasi pembangunan daerah dan penguatan karakter bangsa.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ekosistem kebudayaan di Kota Cirebon dalam menjaga warisan sejarah sekaligus membangun masa depan kebudayaan Indonesia.
