Cirebon – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi Cirebon menyampaikan keprihatinan serius atas mencuatnya dugaan persoalan moral yang menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Kota Cirebon.
Isu tersebut dinilai tidak lagi sebatas ranah personal, melainkan telah menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan marwah lembaga legislatif, etika jabatan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di Kota Cirebon.
Melalui Wakil Ketua Bidang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak, Tri Retno Anindita, FORMASI Cirebon mendesak partai politik yang menaungi kader tersebut untuk bersikap tegas, transparan, dan objektif.
Pihaknya juga meminta agar tidak ada upaya pembelaan yang justru dapat menghambat proses klarifikasi terhadap persoalan yang tengah menjadi sorotan publik.
“Partai politik harus menunjukkan komitmennya terhadap etika publik dan akuntabilitas moral kader. Kader yang memegang amanah rakyat semestinya menjaga sikap, perilaku, serta nama baik institusi politik. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap tindakan yang dinilai mencederai moral publik,” tegas Retno dalam pernyataan resminya.
FORMASI menilai setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya.
Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran etika, diperlukan langkah konkret berupa klarifikasi terbuka, pemeriksaan etik, serta tindakan internal sesuai aturan yang berlaku.
Retno yang juga dikenal sebagai aktivis paralegal peduli perempuan turut mengecam keras dugaan tindakan amoral tersebut.
Ia menilai peristiwa ini telah menimbulkan kegaduhan publik serta mencederai nilai-nilai sosial masyarakat Cirebon yang dikenal menjunjung tinggi norma, adab, dan martabat moral sebagai kota wali.
“Kami mengecam keras setiap tindakan amoral oleh pejabat publik, apalagi oleh oknum anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan. Perbuatan demikian sangat memalukan dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, FORMASI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Mereka juga mendorong agar seluruh proses penanganan berjalan secara terbuka, adil, dan objektif, baik melalui mekanisme partai politik, lembaga kehormatan dewan, maupun proses hukum jika ditemukan unsur pelanggaran.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai selesai. Masyarakat berhak melihat adanya ketegasan, akuntabilitas, dan keberanian moral dari semua pihak dalam menyikapi persoalan ini,” tutup Retno.
