CIREBON – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon kembali mendesak DPRD Kabupaten Cirebon agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon.
Desakan ini menyusul polemik anggaran senilai Rp55 miliar yang hingga kini belum mendapat penjelasan terbuka kepada publik.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., menegaskan bahwa langkah cepat DPRD sangat diperlukan untuk menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, ketiadaan forum resmi yang terbuka berpotensi memunculkan berbagai asumsi yang tidak berdasar.
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika tidak segera ditangani secara terbuka, dikhawatirkan akan memicu fitnah politik serta mengganggu stabilitas sosial dan pemerintahan di Kabupaten Cirebon,” ujar Qorib dalam pernyataan resminya, didampingi Sekretaris Jenderal FORMASI, Adv. Teja Subakti, SH., MH.
FORMASI menilai DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan.
Karena itu, RDP dinilai menjadi mekanisme konstitusional yang tepat untuk mengurai persoalan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga arah kebijakan penggunaan dana yang kini menjadi sorotan.
Selain mendesak adanya transparansi, FORMASI juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mempolitisasi polemik tersebut.
Menurut mereka, isu anggaran harus disikapi secara objektif dan proporsional, tanpa ditarik ke dalam kepentingan politik praktis yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Jangan sampai persoalan ini justru dimanfaatkan untuk membangun narasi yang menyesatkan dan memperkeruh situasi,” tambahnya.
FORMASI berharap DPRD Kabupaten Cirebon segera merespons aspirasi tersebut dengan langkah konkret, demi menjaga kondusivitas daerah serta memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Segera buka ruang klarifikasi melalui RDP agar persoalan ini terang, tidak menimbulkan kegaduhan, dan kepercayaan masyarakat bisa tetap terjaga,” tutup Qorib.
