CIREBON – Gelombang kritik terhadap tata kelola pendidikan di Kabupaten Cirebon terus menguat. Kali ini, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon secara terbuka mendesak Bupati Cirebon segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi secara menyeluruh bahkan mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon apabila dinilai gagal mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selasa (24/6/2026).
Desakan tersebut disampaikan menyusul berbagai persoalan yang belakangan mencuat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Mulai dari laporan masyarakat, temuan lembaga pengawas, hingga dugaan kebocoran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi perhatian publik.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., menilai kondisi yang terjadi saat ini telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
“Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel. Ketika berbagai persoalan terus bermunculan tanpa penyelesaian yang jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan akan semakin tergerus,” ujar Qorib.
Menurutnya, Bupati Cirebon harus segera menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola pendidikan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pendidikan, khususnya terhadap kepemimpinan kepala dinas.
FORMASI menilai banyaknya persoalan yang muncul menjadi indikator adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan pengendalian program pendidikan yang menggunakan anggaran negara.
Karena itu, FORMASI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, di antaranya melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS dan BOSP, menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat, serta mengusut dugaan penyimpangan anggaran pendidikan secara terbuka.
Selain itu, FORMASI juga meminta hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawas dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintah.
“Jangan sampai dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pondasi masa depan generasi muda justru tercoreng oleh dugaan penyimpangan anggaran dan lemahnya pengawasan birokrasi. Jika memang terbukti tidak mampu memperbaiki keadaan dan menjaga tata kelola yang baik, maka pencopotan Kepala Dinas Pendidikan harus menjadi opsi yang dipertimbangkan secara serius,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawalan, FORMASI berencana melayangkan laporan dan permohonan evaluasi kepada sejumlah instansi, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Kementerian Pendidikan.
Qorib menegaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan demi memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon.
“Ini bukan soal individu, tetapi soal masa depan pendidikan. Bupati harus berani mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jangan menunggu persoalan semakin melebar dan merusak kepercayaan publik,” katanya.
FORMASI memastikan akan terus mengawal proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang agar pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
“Selamatkan Dana BOS, Selamatkan Masa Depan Pendidikan Kabupaten Cirebon.” demikian seruan yang disampaikan FORMASI dalam pernyataan sikapnya.
