CIREBON — Proses seleksi calon Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon mulai mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI Cirebon). Selasa (23/9/2026).
FORMASI mempertanyakan transparansi dan objektivitas Panitia Seleksi (Pansel) dalam menentukan calon pimpinan perusahaan daerah tersebut. Organisasi masyarakat sipil itu bahkan mengaku mencium adanya dugaan praktik transaksional dalam proses seleksi yang tengah berlangsung.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, S.H., M.H., menegaskan pihaknya tidak ingin dugaan tersebut berhenti sebagai isu tanpa dasar. Karena itu, FORMASI meminta seluruh tahapan seleksi dapat dibuka dan diuji secara objektif.
“Kami mencium aroma transaksional dalam proses seleksi ini. Tetapi kami tidak ingin berhenti pada dugaan. Kami meminta seluruh tahapan seleksi dibuka dan dapat diuji secara objektif. Kalau memang tidak ada transaksi ataupun intervensi, buktikan kepada publik bahwa proses ini benar-benar bersih,” tegas Qorib.
Menurut Qorib, seleksi Direktur Utama BUMD tidak semata-mata menyangkut pemenuhan persyaratan administratif. Jabatan tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan perusahaan daerah, pelayanan publik, keuangan, aset, hingga kepercayaan masyarakat.
FORMASI Soroti Calon HCS
Salah satu hal yang menjadi perhatian FORMASI adalah keberadaan calon berinisial HCS. Sosok tersebut disebut pernah menduduki posisi Plt. Direktur Utama Tirta Jati dan kini masih dikaitkan dengan proses hukum yang sedang berjalan.
FORMASI meminta Pansel memberikan penjelasan mengenai bagaimana status dan proses hukum tersebut diverifikasi serta apakah informasi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam penilaian calon.
“Bagaimana mungkin kita sedang berbicara tentang pembenahan Tirta Jati, tetapi pada saat yang sama ada calon yang memiliki persoalan hukum yang sedang berproses tetap berada dalam kontestasi seleksi? Ini harus dijelaskan secara terbuka oleh Pansel,” ujar Qorib.
Meski demikian, Qorib menegaskan FORMASI tidak menyatakan HCS telah terbukti melakukan tindak pidana.
Menurutnya, proses hukum yang masih berjalan harus tetap ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah. Namun, informasi mengenai proses hukum tersebut, kata dia, tetap perlu diverifikasi dan dipertimbangkan Pansel dalam konteks penilaian rekam jejak dan integritas, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak sedang memvonis HCS. Kami meminta Pansel menggunakan prinsip kehati-hatian. Status dan proses hukum seorang calon harus dilihat secara objektif dalam konteks integritas dan kelayakan untuk memimpin perusahaan daerah,” katanya.
Pansel Diminta Tak Hanya Periksa Administrasi
FORMASI juga mendesak Pansel tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif para kandidat.
Qorib mengatakan, proses seleksi semestinya turut mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, integritas, kemampuan kepemimpinan, rekam jejak, potensi konflik kepentingan, serta informasi hukum yang relevan dan dapat diverifikasi.
“Pansel jangan hanya bekerja untuk menghasilkan nama. Pansel harus menghasilkan calon yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.
FORMASI meminta seluruh calon mendapatkan standar pemeriksaan dan penilaian yang sama. Jika dalam proses verifikasi ditemukan adanya calon yang tidak memenuhi persyaratan, maka keputusan harus diambil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kalau berdasarkan ketentuan dan hasil verifikasi ternyata ada calon yang tidak memenuhi standar atau persyaratan, jangan dipaksakan. Eliminasi berdasarkan aturan. Jangan karena kepentingan tertentu kemudian seseorang dipaksakan tetap lolos,” ujar Qorib.
Qorib: Jangan Ada Intervensi
Sorotan FORMASI juga diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Bupati Cirebon, agar menjaga independensi Pansel selama proses seleksi berlangsung.
Qorib menilai intervensi dari pihak mana pun berpotensi menimbulkan pertanyaan terhadap kredibilitas proses seleksi dan hasil akhirnya.
“Bupati harus menjaga netralitas. Jangan sampai kerja keras Pansel selama proses seleksi justru menjadi cacat karena adanya intervensi pada tahap akhir,” kata Qorib.
Ia meminta hasil uji kelayakan dan kepatutan serta seluruh tahapan seleksi menjadi dasar utama dalam menentukan kandidat yang akan diajukan.
“Kalau Pansel sudah bekerja secara profesional dan objektif berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, jangan kemudian keputusan akhirnya dipengaruhi oleh kepentingan lain. Ini yang kami khawatirkan akan mencederai kualitas Direktur Utama yang nantinya terpilih,” ujarnya.
Minta Pansel Jawab Kecurigaan Publik
Terkait dugaan aroma transaksional, FORMASI menegaskan bahwa hal tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi transaksi. Menurut Qorib, dugaan tersebut harus diuji melalui fakta, dokumen, mekanisme pengawasan, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
FORMASI mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari apakah seluruh calon telah menjalani pemeriksaan rekam jejak secara menyeluruh, bagaimana Pansel memverifikasi persoalan hukum yang berkaitan dengan kandidat tertentu, hingga apakah seluruh peserta memperoleh standar penilaian yang sama.
Selain itu, FORMASI meminta transparansi terkait kemungkinan adanya komunikasi atau pertemuan di luar mekanisme resmi yang berkaitan dengan kandidat tertentu.
“Kami justru ingin Pansel menjawab semuanya secara terbuka. Kalau prosesnya bersih, transparan dan profesional, FORMASI akan menghormatinya. Tetapi kalau ditemukan indikasi permainan, tentu kami akan meminta agar diperiksa sesuai mekanisme hukum,” tegas Qorib.
Tirta Jati Dinilai Butuh Pembenahan
FORMASI juga menilai seleksi Direktur Utama Tirta Jati harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.
Pergantian pimpinan, menurut Qorib, tidak cukup apabila tidak diikuti perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penguatan pengawasan internal, serta pengelolaan keuangan dan aset perusahaan secara transparan dan akuntabel.
“Tirta Jati membutuhkan pembenahan. Karena itu, yang dicari bukan sekadar orang yang mengisi jabatan Direktur Utama, tetapi sosok yang memiliki kompetensi, integritas dan keberanian melakukan pembenahan,” ujar Qorib.
Ia menegaskan FORMASI tidak meminta Pansel memenangkan atau memilih kandidat tertentu.
Organisasi tersebut hanya meminta seluruh proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“FORMASI tidak meminta siapa yang harus dipilih. Kami hanya meminta prosesnya bersih. Jangan ada transaksi. Jangan ada intervensi. Jangan ada calon titipan,” tegasnya.
FORMASI menyatakan akan terus mengawal proses seleksi dengan mengacu pada dokumen, informasi resmi, dan fakta yang dapat diverifikasi.
“Kalau prosesnya bersih, kami hormati. Kalau ada dugaan permainan, kami minta diperiksa. Karena Tirta Jati adalah perusahaan daerah dan masyarakat berhak mengetahui bahwa pemimpinnya lahir dari proses yang transparan, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Qorib.
