CIREBON – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh Direktur Utama PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon terhadap sejumlah pihak harus dihormati. Minggu (08/11/2026).
Namun, upaya tersebut tidak boleh mengaburkan substansi penanganan dugaan skandal korupsi di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
Sikap itu disampaikan FORMASI melalui siaran pers tertanggal 8 November 2026. Organisasi masyarakat sipil tersebut menyambut baik langkah Direktur Utama PDAM Tirta Jati melalui kuasa hukumnya yang telah mengadukan sejumlah pihak ke Polresta Cirebon.
FORMASI menilai setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, pengaduan tersebut harus diproses secara objektif untuk memastikan apakah terdapat unsur fitnah dan pencemaran nama baik atau justru merupakan bentuk kritik serta kontrol sosial masyarakat yang didasarkan pada informasi dan fakta.
Meski demikian, FORMASI mengingatkan agar persoalan tersebut tidak menggeser perhatian aparat penegak hukum terhadap dugaan korupsi PDAM Tirta Jati yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Dr. (C) Qorib, SH., MH., CME., CRA., mendesak Satreskrim Polresta Cirebon segera memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Menurut FORMASI, masyarakat Kabupaten Cirebon membutuhkan kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan, termasuk tahapan pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga langkah hukum selanjutnya.
Lambatnya penyampaian informasi kepada publik dikhawatirkan dapat memunculkan spekulasi dan opini liar. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi membangun persepsi seolah-olah berbagai pengaduan maupun pemberitaan terkait PDAM Tirta Jati hanya merupakan bentuk fitnah atau pencemaran nama baik.
“Jangan sampai langkah hukum yang ditempuh salah satu pihak justru mengaburkan atau menghentikan proses penanganan dugaan skandal korupsi PDAM Tirta Jati,” demikian penegasan FORMASI dalam siaran persnya.
FORMASI juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum tersebut dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, transparan, independen, serta terbebas dari intervensi maupun kepentingan pihak tertentu.
Tidak hanya mendesak penyidik, FORMASI turut meminta Kapolresta Cirebon melakukan pengawasan dan evaluasi internal terhadap kinerja personel yang menangani perkara tersebut.
Apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya penyidik yang terbukti melanggar disiplin, menyalahgunakan kewenangan, tidak profesional, atau melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, FORMASI meminta agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, penggantian personel penyidik dinilai perlu dipertimbangkan apabila memang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan internal.
Menurut FORMASI, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus tetap dijaga. Jangan sampai dugaan tindakan tidak profesional oleh oknum tertentu justru merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
FORMASI menegaskan, persoalan PDAM Tirta Jati bukan sekadar polemik pemberitaan ataupun perselisihan antara pihak-pihak tertentu. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut kepentingan publik, transparansi pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Cirebon.
Dalam pernyataan sikapnya, FORMASI menyampaikan enam tuntutan. Di antaranya menghormati hak hukum Direktur Utama PDAM Tirta Jati dan seluruh pihak, mendesak Satreskrim Polresta Cirebon memberikan kejelasan perkembangan perkara, serta meminta penyidik menuntaskan proses penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti.
Selain itu, FORMASI meminta Kapolresta Cirebon melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyidik, mendorong Polda Jawa Barat turut mengawasi jalannya penanganan perkara, serta menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial hingga diperoleh kepastian hukum.
“Ini bukan semata-mata persoalan polemik pemberitaan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat dan bagaimana hukum ditegakkan secara adil. Hukum harus berdiri tegak, bukan tunduk pada kepentingan,” tegas FORMASI.
FORMASI memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan dan kepastian hukum dari aparat penegak hukum.
