CIREBON – Organisasi Kepemudaan Angkatan Muda Xaveleri (AMX) Indonesia Cirebon Raya kembali menggelar rapat bulanan sebagai bagian dari upaya memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah PAC Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Minggu (28/6/2026), dengan diikuti puluhan anggota dari berbagai kecamatan di Cirebon Raya.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antaranggota, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi program kerja organisasi serta membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua PAC AMX Pasaleman, Sodik, mengatakan rapat bulanan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara bergilir di setiap wilayah kepengurusan sebagai sarana memperkuat koordinasi organisasi.
“Selain mempererat hubungan antaranggota, forum ini menjadi ruang diskusi mengenai persoalan-persoalan publik yang membutuhkan perhatian bersama, termasuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta sepakat memperkuat fungsi kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah, baik di tingkat desa maupun instansi pemerintahan lainnya.
Ketua DPC AMX Cirebon Raya, Hayat, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“AMX hadir sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Kami ingin memastikan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan transparan,” tegasnya.
Menurut Hayat, pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari implementasi prinsip demokrasi dan keterbukaan informasi publik. Karena itu, ia mengajak seluruh anggota tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, Sodik mengungkapkan masih ditemukan berbagai persoalan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan anggaran di sejumlah desa dan lembaga pemerintahan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan penting bagi organisasi untuk terus meningkatkan pengawasan.
“Kami berharap kehadiran AMX dapat menjadi kontrol yang positif sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Tujuan kami bukan mencari kesalahan, tetapi mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” katanya.
Forum tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat sinergi antaranggota dalam melakukan advokasi masyarakat serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah.
Di penghujung kegiatan, Hayat kembali menegaskan bahwa AMX tidak memosisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sebaliknya, organisasi ingin menjadi mitra strategis yang memberikan masukan, kritik, dan pengawasan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin pemerintah memandang AMX sebagai mitra kritis yang bersama-sama menjaga agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
