CIREBON – Polemik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, mencuat setelah Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Brigade Bintang Timur (LKBH BIBIT) melayangkan protes keras sekaligus mendesak penghentian sementara aktivitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kamis (9/4/2026).
Desakan tersebut didasarkan pada temuan lapangan terkait belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai memadai, sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Direktur LKBH BIBIT, Muslimin, menyebut kondisi tersebut berpotensi melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
“Sangat ironis jika program pemenuhan gizi justru mengabaikan aspek sanitasi dasar. Kami mendorong agar operasional dihentikan sementara sampai IPAL sesuai standar tersedia,” ujarnya.
Menurutnya, pihak LKBH BIBIT juga telah menerima laporan dari warga yang mengaku terdampak limbah dapur, sehingga akan menindaklanjuti dengan pelaporan resmi dan permintaan audit kepada instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Badan Gizi Nasional di tingkat daerah.
LKBH BIBIT menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan untuk menghambat program MBG, melainkan memastikan pelaksanaannya tetap memenuhi standar kesehatan dan lingkungan.
Di sisi lain, pihak pengelola SPPG Beringin membantah adanya pembiaran terhadap persoalan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pembenahan.
Mitra BGN atau perwakilan Pengelola dapur MBG dari Yayasan Sada Bina Futura, Heri Budianto, mengatakan bahwa pihaknya telah merespons keluhan warga dan tengah berproses dalam pembangunan fasilitas IPAL.
“Pada prinsipnya kami berkomitmen meningkatkan pelayanan, termasuk menyelesaikan persoalan limbah. IPAL sedang dalam proses, dan kami pastikan akan dibenahi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan IPAL lebih disebabkan oleh antrean pemasangan, mengingat banyak dapur MBG di berbagai daerah juga tengah melakukan hal serupa.
“Kami sudah melakukan mediasi dengan pihak kecamatan dan tokoh masyarakat. Warga juga sudah kami temui. Semua butuh proses, tidak bisa instan, tapi kami tetap kooperatif dan bertanggung jawab,” kata Heri.
Polemik ini pun memunculkan dua kepentingan yang sama-sama penting, yakni keberlangsungan program pemenuhan gizi bagi masyarakat serta jaminan keamanan lingkungan.
Hingga kini, masyarakat menantikan langkah konkret dari pihak terkait untuk memastikan kedua aspek tersebut dapat berjalan seimbang tanpa saling merugikan.
