CIREBON — Kondisi Terminal Ciledug, Kabupaten Cirebon, kembali menuai sorotan tajam. Fasilitas transportasi publik yang seharusnya menjadi simpul pergerakan masyarakat itu kini dinilai kumuh, kurang terawat, dan sepi aktivitas, meskipun telah didukung anggaran pembangunan dan pemeliharaan bernilai puluhan miliar rupiah. Minggu (1/2/2026).
Pengamat kebijakan publik, R. Hamzaiya, S.Hum, mempertanyakan kinerja serta tanggung jawab pihak pengelola terminal.
Ia menilai, kondisi Terminal Ciledug saat ini tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah daerah.
Berdasarkan data pengadaan yang tercantum dalam sistem LPSE, tercatat proyek pekerjaan konstruksi Terminal Ciledug yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp56.000.000.000 dan HPS Rp54.567.167.200.
Proyek tersebut berlokasi di Jl. Merdeka Utara, Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, dan dinyatakan telah selesai setelah melalui proses tender pada periode 17 Januari 2022 hingga 3 Maret 2022.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. Terminal Ciledug hingga kini tidak mencerminkan fasilitas transportasi publik yang layak.
Kebersihan yang kurang terjaga, minimnya perawatan, serta rendahnya aktivitas angkutan dan penumpang memperkuat kesan bahwa terminal tersebut tidak dikelola secara optimal.
Menurut R. Hamzaiya, persoalan ini bukan semata-mata soal teknis, melainkan mencerminkan kegagalan tata kelola oleh pihak pengelola.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian proyek fisik tidak otomatis menjamin berfungsinya sebuah fasilitas publik jika tidak diiringi dengan perencanaan operasional dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Dengan anggaran sebesar itu, publik wajar mempertanyakan ke mana arah dan hasil pengelolaan Terminal Ciledug. Jika terminal masih kumuh dan sepi, maka ada persoalan serius dalam perencanaan maupun pelaksanaannya,” ujar Hamzaiya.
Ia menambahkan, terminal seharusnya menjadi simpul transportasi yang hidup, aman, dan nyaman, sekaligus mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Ketika terminal justru terkesan ditinggalkan, hal tersebut menunjukkan lemahnya tanggung jawab pengelola dalam memastikan fungsi fasilitas publik berjalan sebagaimana mestinya.
Hamzaiya juga mengkritik pola pengelolaan yang dinilai hanya berorientasi pada laporan administratif dan serapan anggaran, tanpa evaluasi terhadap dampak nyata di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan proyek tidak bisa diukur semata dari selesainya tender dan laporan keuangan.
“Jika ukuran keberhasilan hanya berhenti pada laporan, maka yang terjadi adalah pemborosan anggaran dan pengabaian terhadap hak publik. Terminal ini dibiayai oleh uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah serta instansi terkait untuk membuka data secara transparan mengenai peruntukan anggaran, hasil pekerjaan, dan strategi pengelolaan terminal pascaproyek selesai.
Tanpa evaluasi dan pembenahan yang jelas, Terminal Ciledug dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol kegagalan pengelolaan aset daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Terminal Ciledug yang diketahui bernama Eko belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait isu tersebut.
Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan R. Hamzaiya untuk audiensi.
“Saya sudah janjian dengan Kang Hamzaiya. Besok saya audiensi dengan Kang Hamzaiya,” katanya singkat.
