CIREBON – Hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Losari dan sekitarnya pada Rabu (28/01/2026) tidak menyurutkan langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dalam menangani persoalan sampah di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) desa.
TPS Desa Kalirahayu menjadi salah satu titik prioritas penanganan. TPS tersebut berada di jalur poros Kalirahayu–Tawangsari, tepat di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Letaknya yang strategis membuat TPS Kalirahayu kerap dimanfaatkan tidak hanya oleh warga setempat, tetapi juga oleh masyarakat dari luar desa.
TPS Overload Akibat Sampah dari Luar Desa
Kuwu Kalirahayu, Absori, mengungkapkan bahwa penumpukan sampah di TPS Kalirahayu telah terjadi sejak sekitar dua bulan terakhir.
Ia menegaskan, volume sampah yang menggunung tidak sepenuhnya berasal dari warga desanya.
“TPS ini juga digunakan oleh desa-desa sekitar. Ditambah lagi adanya kendala teknis di TPA Kubangdeleg yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan,” jelas Absori.
Akibat kondisi tersebut, sampah tidak tertampung secara maksimal dan sebagian berserakan hingga ke badan jalan, sehingga mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan.
DLH Kerahkan 14 Truk Angkut Sampah
Absori menyampaikan apresiasi atas respons cepat DLH Kabupaten Cirebon yang segera menindaklanjuti usulan dari Pemerintah Desa Kalirahayu. Dalam proses pengurasan TPS, sebanyak 14 truk sampah dikerahkan untuk mengangkut tumpukan sampah meski kondisi cuaca tidak mendukung.
“Alhamdulillah, sampah akhirnya bisa dikuras. Kami sangat berterima kasih kepada DLH Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat Desa Kalirahayu untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah liar.
Perdes Pengelolaan Sampah Perlu Dimaksimalkan
Sementara itu, Camat Losari, Muklas, menuturkan bahwa persoalan sampah hampir terjadi di seluruh desa di wilayah Kecamatan Losari.
Menurutnya, TPS Kalirahayu bukan kali pertama mengalami penumpukan, mengingat TPS tersebut juga digunakan oleh warga Desa Tawangsari.
“Selain kapasitas TPS yang terbatas, kendala anggaran desa juga menjadi salah satu faktor keterlambatan pengangkutan sampah,” kata Muklas.
Untuk solusi jangka panjang, ia mendorong seluruh pemerintah desa agar lebih serius menerapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah. Dengan pengelolaan sejak tingkat desa, diharapkan permasalahan sampah dapat diminimalisir secara berkelanjutan.
