CIREBON – Polemik pembangunan jalan di jalur Sindanglaut–Pabuaran, Kabupaten Cirebon, kembali menuai sorotan. Pasalnya, masyarakat menilai proyek tersebut dikhawatirkan dikerjakan asal-asalan karena menggunakan material obrog sebagai pengganti base course untuk proses profil jalan. Sabtu (20/9/2025).
Tokoh pemuda sekaligus aktivis pemekaran Cirebon Timur (Cirtim), R. Hamzaiya, S.Hum, menyampaikan kekhawatiranya.
Ia menilai tindakan kontraktor atau pemborong yang mengganti material standar dengan obrog adalah bentuk kecurangan serius yang merugikan anggaran daerah sekaligus mencederai kepercayaan publik.
“Saya merasa sangat kecewa atas tindakan kontraktor yang diduga mengabaikan kualitas pekerjaan. Ini bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga yang setiap hari melewati jalur tersebut,” tegas Hamzaiya.
Menurutnya, penggunaan material di luar spesifikasi teknis akan memperpendek usia jalan, menambah risiko kerusakan dini, dan pada akhirnya membebani masyarakat serta pemerintah dengan biaya perbaikan berulang.
“Kerugian nyata dari dugaan praktik ini adalah umur jalan yang seharusnya bertahan lama, justru rusak hanya dalam hitungan bulan. Masyarakat yang dirugikan, dan uang rakyat pun sia-sia,” tambahnya.
Selain itu, Hamzaiya juga mendesak agar jalur Sindanglaut–Ciledug segera dialihkan statusnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar: 1. Standar teknis dan pengawasan lebih ketat di tingkat provinsi, sehingga praktik curang bisa ditekan.
2. Kapasitas anggaran lebih besar, sehingga pemeliharaan dan pembangunan bisa berkelanjutan.
3. Kejelasan tanggung jawab administratif, yang saat ini sering kabur di tingkat kabupaten.
4. Dampak sosial ekonomi jalur, yang bukan hanya untuk akses lokal tetapi juga mobilitas antar kota, angkutan barang, serta akses masyarakat menuju pusat ekonomi dan pendidikan.
“Selama ini, karena berada di bawah kabupaten, sering terjadi tarik menarik kewenangan dan lemahnya pengawasan. Jika menjadi jalur provinsi, semua urusan teknis maupun administratif akan lebih transparan dan jelas,” ujarnya.
Hamzaiya menegaskan, keberadaan jalan strategis ini juga berhubungan erat dengan wacana pemekaran Kabupaten Cirebon Timur. Infrastruktur yang buruk dikhawatirkan menghambat proses tersebut.
“Jalan ini harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai wacana pemekaran terhambat hanya karena infrastruktur dasar tidak dikelola dengan benar,” katanya.
Untuk itu, Hamzaiya mendorong pemerintah daerah segera melakukan audit independen terhadap proyek jalan yang diduga melanggar aturan spesifikasi material dan lainnya. Bukan hanya di Sindanglaut–Pabuaran. Tapi juga di tempat perbaikan jalan lainnya.
Audit harus melibatkan ahli konstruksi, akademisi, serta unsur masyarakat agar hasilnya transparan.
“Kontraktor yang terbukti curang harus diberi sanksi tegas, mulai dari pemutusan kontrak, denda, hingga larangan mengikuti tender proyek pemerintah. Mereka yang bermain-main dengan kualitas jalan berarti bermain-main dengan nyawa rakyat,” tegasnya.
Pernyataan senada juga datang dari Presidium Obor Cirtim, Qorib Magelung Sakti, S.H. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan yang dikerjakan asal-asalan akan menjadi masalah jangka panjang sekaligus mengganggu proses pemekaran Cirtim.
“Untuk memuluskan pemekaran, kami bersama teman-teman Obor Cirtim akan tegas mengawal seluruh proses pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Ini pondasi awal bagi lahirnya Kabupaten Cirebon Timur,” ujarnya.
Qorib menegaskan, pihaknya tengah mengumpulkan bukti terkait penggunaan material obrog yang diduga dilakukan di perbaikan jalur Sindanglaut–Pabuaran.
Tidak hanya kontraktor proyek tersebut, seluruh kontraktor yang terbukti nakal juga akan dilaporkan.
“Pembangunan jalan ini vital sebagai dasar pembentukan Kabupaten Cirebon Timur. Jika kualitasnya buruk, maka cita-cita pemekaran bisa terganggu,” tegasnya.
