CIREBON – Tiga desa terdampak langsung aktivitas PLTU II Cirebon, yakni Desa Kanci, Kanci Kulon (Kecamatan Astanajapura), dan Desa Waruduwur (Kecamatan Mundu), mempertanyakan komitmen PT Hyundai Engineering and Construction (HDEC) terkait pengelolaan limbah B3 dan non-B3.
Hingga kini, proses lelang pengelolaan limbah yang dijanjikan belum juga terealisasi, meski sudah disepakati bersama sejak tahun lalu.
Menurut Kuwu Desa Kanci, Sunaryo, kesepakatan pengelolaan limbah bersama tiga desa telah dilakukan sejak 30 Agustus 2024, dan dimediasi langsung oleh Kapolresta Cirebon. Surat perjanjian kala itu bahkan ditandatangani oleh perwakilan HDEC, Doni Arif Ansury.
“Kesepakatannya jelas, bahwa pengelolaan limbah diserahkan ke tiga desa terdampak sesuai mekanisme yang telah disetujui. Tapi sampai sekarang, implementasinya belum juga jalan,” ujar Sunaryo, Minggu (22/6/2025).
Komunikasi dengan pihak HDEC disebut kerap tersendat. Bahkan, meski surat audiensi sudah dilayangkan pada 12 Mei 2025, dan HDEC menyatakan akan membuka lelang pengelolaan limbah dengan sistem penawaran tertinggi dari desa, prosesnya belum menunjukkan tanda-tanda kejelasan.
“Kami bahkan kembali bersurat pada 30 Mei. Lalu pada 2 Juni 2025, HDEC baru memberikan surat berisi tahapan dan syarat lelang. Kami penuhi semua syarat itu, tapi sampai sekarang tak ada kabar kelanjutannya,” tegas Sunaryo.
Senada dengan itu, Kuwu Kanci Kulon, Subandi, menyatakan pihaknya bersama dua desa lain telah menjadwalkan audiensi ulang dengan PT HDEC pada Rabu, 25 Juni 2025 mendatang.
“Kami lakukan langkah ini karena masyarakat sudah mulai resah dan bertanya-tanya. Dana dari hasil lelang limbah rencananya akan kami konversikan untuk pembangunan desa. Jadi ini bukan hanya kepentingan pemerintahan desa, tapi juga menyangkut kesejahteraan warga,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di PLTU I Cirebon, mekanisme lelang limbah berhasil memberi dampak positif melalui pembangunan infrastruktur dan program sosial di desa sekitar. Hal serupa sangat diharapkan terjadi di PLTU II.
“Kalau di PLTU I bisa, kenapa di PLTU II tidak? Kami minta PT HDEC menunjukkan komitmennya secara nyata, bukan hanya di atas kertas,” pungkas Subandi.
