CIREBON – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Ciawijapura bakal menggelar aksi damai di depan Kantor Desa Ciawijapura, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon pada Selasa, 3 Juni 2025 mendatang. Kamis (29/05).
Aksi ini diadakan sebagai bentuk protes terhadap dugaan kurangnya transparansi pemerintah desa dalam Pengelolaan Anggaran Desa.
Ketua Forum Warga Peduli Ciawijapura, Bo’im, membenarkan terkait beredarnya surat dan rencana aksi yang bakal digelar pekan depan. Forum Warga Peduli Ciawijapura mendesak Pemerintah Desa Ciawijapura untuk membuka laporan penggunaan anggaran desa secara transparan.
Selain menuntut transparansi penggunaan anggaran desa, Forum Warga Peduli Ciawijapura juga menuntut pergantian seluruh anggota BPD, pergantian pengurus BUMDes, dan pembatalan pembentukan atau pemilihan ulang pengurus koperasi merah putih.
“Kami meminta adanya komitmen nyata dari Kuwu atau Kepala Desa untuk dapat membuktikan perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ungkap Bo’im.
Bo’im menyebutkan bahwa selama ini banyak warga masyarakat tidak pernah menerima informasi yang jelas dalam penggunaan anggaran desa. Prosesnya dirasa tidak transparan, dan warga tidak dilibatkan sepenuhnya.
“Ini harus dihentikan,” tegasnya. Aksi damai ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Desa Ciawijapura untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
Dugaan Praktik Nepotisme dalam Pengisian Jabatan Direktur BUMDes Jadi Isu Lain dalam Aksi
Ketua Forum Warga Peduli Ciawijapura, Bo’im, mengungkapkan bahwa isu lain yang akan diangkat dalam aksi nanti adalah dugaan praktik nepotisme dalam pengisian jabatan Direktur BUMDes di pemerintahan desa. Bo’im menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis Direktur BUMDes oleh anak kandung Kuwu atau Kepala Desa tidak dapat diterima.
“Sekali lagi kami menolak pengisian jabatan strategis Direktur BUMDes oleh keluarga Kuwu. Pemerintahan desa dan anggaran desa adalah milik seluruh warga masyarakat dan bukan hanya milik satu keluarga,” imbuhnya.
Bo’im menekankan bahwa pemerintahan desa harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik nepotisme dan KKN.
“Kami meminta agar pemerintahan desa dijalankan secara profesional dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau keluarga,” tegasnya.
Dengan demikian, Forum Warga Peduli Ciawijapura berharap bahwa aksi damai yang akan digelar nanti dapat menjadi momentum untuk menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan lebih transparan.
Foto : seruan aksi
