CIREBON – Meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya praktik prostitusi terselubung di wilayah Cirebon Timur kini menjadi sorotan publik. Pemerintah Kabupaten Cirebon didesak untuk segera mengambil langkah konkret dan serius dalam menertibkan tempat-tempat hiburan yang disinyalir menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan moral, sosial, bahkan hukum.
Pemerhati sosial dan budaya Cirebon, R. Hamzaiya S. Hum, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai bahwa penyebab menjamurnya praktik prostitusi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh longgarnya pengaturan perizinan tempat hiburan yang berpotensi disalahgunakan.
“Saat ini kita melihat ada fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu munculnya berbagai tempat kost, hotel, karaoke, bar, hingga bilyard yang menyatu dengan praktik hiburan malam dan diduga menyimpan aktivitas prostitusi terselubung. Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Cirebon,” ujar R. Hamzaiya kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, keberadaan tempat-tempat hiburan yang tidak jelas status perizinannya, serta lemahnya pengawasan, menjadi celah bagi praktik-praktik menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial, budaya lokal, dan nilai-nilai agama masyarakat Cirebon.
“Saya tidak menolak pembangunan atau kehadiran tempat hiburan, tapi harus jelas fungsinya, legalitasnya, dan diawasi ketat. Jangan sampai ada tempat karaoke yang sebenarnya berizin sebagai tempat keluarga, tapi malah beroperasi hingga larut malam dengan pemandu lagu yang menjurus pada praktik amoral,” tegas Hamzaiya.
Hamzaiya mendesak pemerintah agar meninjau kembali semua perizinan tempat hiburan di Cirebon Timur. Menurutnya, sudah saatnya Pemkab Cirebon menggandeng Satpol PP, dinas pariwisata, serta kepolisian untuk melakukan penertiban terpadu dan menyeluruh.
“Kita harus bisa membedakan mana tempat hiburan yang benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan mana yang hanya menjadi kedok praktik penyakit masyarakat. Kalau dibiarkan, ini akan merusak generasi muda dan mencemarkan citra daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah mengembangkan konsep pariwisata sehat yang berbasiskan budaya lokal Cirebon, ketimbang mengandalkan hiburan malam yang rawan disalahgunakan. Cirebon Timur, kata dia, memiliki potensi budaya, religi, dan kuliner yang bisa diangkat lebih bermartabat.
“Kita punya banyak kekayaan budaya dan kuliner. Kenapa tidak diarahkan ke sana? Bangun wisata religi, revitalisasi situs sejarah, dan dorong UMKM. Jangan jadikan hiburan malam sebagai wajah utama pembangunan,” tutup R. Hamzaiya.
Dengan meningkatnya keresahan masyarakat dan desakan dari berbagai kalangan, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon segera bertindak. Transparansi dalam perizinan, ketegasan dalam pengawasan, dan keberpihakan terhadap norma lokal menjadi kunci untuk menata kembali wajah hiburan di Cirebon Timur agar tidak kehilangan arah dan nilai.
