CIREBON – Proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 1 Susukan Agung, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon, yang menelan anggaran lebih dari Rp199 juta dari APBD Kabupaten Cirebon tahun 2025, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sabtu (6/9/2025).
Sejak dimulainya pengerjaan, proyek yang diketahui dikerjakan oleh CV Sheril Putri Mandiri tersebut sudah menimbulkan tanda tanya besar, mulai dari penggunaan material, keselamatan kerja, hingga transparansi anggaran.
Kualitas Baja Ringan Dipertanyakan
Beberapa warga yang kerap melintas di lokasi menyebutkan kualitas baja ringan yang dipakai terlihat asal-asalan dan tidak sesuai standar teknis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai daya tahan bangunan ke depan.
Ade Falah, warga setempat, menyampaikan kekecewaannya. “Kami sangat menyayangkan jika kualitas proyek sekolah ini tidak maksimal. Anak-anak kami yang akan menempati ruang kelas itu. Harusnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan asal jadi,” ujarnya.
Papan Proyek Tidak Terpasang
Selain kualitas material, warga juga menyoroti tidak adanya papan proyek yang seharusnya dipasang di lokasi pembangunan. Padahal, pemasangan papan proyek merupakan kewajiban agar masyarakat mengetahui besaran anggaran, jangka waktu pengerjaan, hingga pihak pelaksana.
“Kami tidak tahu secara pasti kapan proyek ini mulai dan kapan selesai, karena papan proyek tidak dipasang. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan,” tambah Ade.
Keselamatan Kerja Diabaikan
Hal lain yang menjadi sorotan adalah pekerja proyek yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Para pekerja terlihat bekerja tanpa helm proyek, sepatu safety, bahkan tanpa rompi pelindung.
“Ini sangat berisiko, apalagi mereka bekerja di area konstruksi. Seharusnya kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pekerjanya,” ungkap Ade lagi.
LSM Kritik Minimnya Transparansi
Sorotan juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anak Muda Xaveleri (AMX). Anggota LSM tersebut, Suratman, mengaku sudah berulang kali mencoba menemui pihak kontraktor untuk meminta klarifikasi soal progres dan kualitas pengerjaan. Namun, upayanya selalu menemui jalan buntu.
“Pihak kontraktor seperti sengaja menghindar. Padahal proyek ini menggunakan uang rakyat, jadi wajib hukumnya terbuka. Kalau sudah begini, wajar kalau masyarakat curiga,” kata Suratman.
Desakan Evaluasi dari Dinas PUTR
Masyarakat berharap Dinas PUTR Kabupaten Cirebon segera turun tangan melakukan evaluasi dan pengawasan ketat. Mereka menilai, proyek pendidikan harus dijalankan dengan standar terbaik karena menyangkut masa depan generasi penerus.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi menyangkut keselamatan anak-anak yang akan belajar di kelas tersebut. Kami mendesak pemerintah agar tidak tutup mata,” tegas Suratman.
Kontraktor Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor CV Sheril Putri Mandiri belum bisa dimintai keterangan resmi. Begitu pula dari Dinas PUTR Kabupaten Cirebon yang belum mengeluarkan pernyataan terkait keluhan warga.
