CIREBON – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Gedongan, Kabupaten Cirebon, Kamis (17/7/2025), dalam rangka kegiatan Rembug Warga: Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum optimalisasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.
Dalam forum dialog tersebut, berbagai aspirasi dan persoalan masyarakat disampaikan langsung kepada Menko Muhaimin, termasuk keluhan dari kalangan nelayan di wilayah Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.
Kuwu Ender, Iwan, mengungkapkan keresahan tentang kondisi nelayan yang semakin memprihatinkan. Menurutnya, angka kemiskinan di kalangan nelayan tergolong ekstrem.
“Banyak anak-anak nelayan hanya bisa sekolah sampai SD, karena keterbatasan ekonomi. Mereka akhirnya langsung ikut melaut, padahal cita-cita mereka ingin kerja di pabrik. Tapi syaratnya harus lulusan SMA,” ujar Iwan.
Ia berharap pemerintah menyediakan program pendidikan Paket C secara gratis untuk anak-anak nelayan.
Keluhan serupa juga disampaikan Kumbang, nelayan dari Desa Ender, yang menyoroti jeratan utang terhadap tengkulak saat pembuatan perahu.
“Perahu yang dibeli pakai utang kini sudah rusak dan tidak bisa dipakai. Sementara utangnya masih menumpuk,” kata Kumbang.
Menanggapi hal itu, Menko Muhaimin menyampaikan komitmennya untuk menurunkan tim guna mengkaji langsung permasalahan utang nelayan kepada tengkulak.
Ia juga mendukung usulan pelaksanaan program Paket C secara gratis di wilayah Cirebon Timur, khususnya untuk anak-anak nelayan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal.
“Soal pendidikan, kita usahakan kejar Paket C gratis untuk masyarakat di sini. Ini bagian dari pemotongan rantai kemiskinan,” tegasnya.
Terkait pemberdayaan ekonomi, Muhaimin mendorong istri-istri nelayan untuk aktif mengikuti program-program pelatihan dan pemberdayaan seperti Program Nasional Pemberdayaan (PNP).
Ia juga menyinggung progres Program Permodalan Nasional Madani (PNM) di wilayah Mundu yang sudah berjalan cukup baik.
Selain itu, Menko PM juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi nelayan. Ia mendorong agar nelayan dan petani bisa mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan melalui skema subsidi iuran.
“Dengan iuran hanya 500 hingga 700 rupiah per hari, nelayan bisa terlindungi. Jika tidak mampu, negara harus hadir dan menanggung,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pimpinan Ponpes Gedongan, KH Ade Tohir, juga menyampaikan peran besar pesantren dalam pengentasan kemiskinan, termasuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga nelayan dan dhuafa.
“Kami memiliki PKBM yang sudah diperbarui regulasinya, dan dari dulu kami sudah menampung anak-anak yang tidak mampu,” ucapnya.
Ia juga mengusulkan agar program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di sekitar Cirebon dapat disalurkan ke pesantren sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Rudi Hartono, purna pekerja migran Indonesia (PMI), mengajukan usulan pembangunan Rumah BUMN sebagai wadah bagi para purna PMI di Cirebon. Usulan itu mendapat apresiasi langsung dari Menko Muhaimin yang berjanji akan menindaklanjuti bersama tim teknis.
“Kami akan koordinasikan dan upayakan pengadaan Rumah BUMN untuk para purna PMI. Ini penting untuk keberlanjutan kehidupan mereka setelah kembali ke tanah air,” tuturnya.
Kegiatan “Rembug Warga” ini turut dihadiri oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, pimpinan pondok pesantren, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Foto : Menko PM, A. Muhaimin Iskandar saat komunikasi dengan perwakilan nelayan.
