CIREBON – Peran penting perangkat desa sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat paling bawah kembali mendapat sorotan serius.
Anggota Komisi VI DPR RI, H. Herman Khaeron, menegaskan bahwa perangkat desa adalah elemen vital yang langsung bersentuhan dengan problem masyarakat, bekerja tanpa kenal waktu, dan menjadi wajah pertama dari negara di mata rakyat.
Hal itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Lahir ke-19 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Barat, yang digelar secara hangat di sebuah kafe wilayah Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/6/2025).
“Perangkat desa itu ujung tombak. Mereka bekerja 24 jam, menghadapi segala persoalan rakyat, dan selalu siap di garis depan. Tapi sayangnya, perhatian negara terhadap mereka belum sebanding dengan beban dan tanggung jawabnya,” ujar Herman Khaeron, yang akrab disapa Hero, saat dikonfirmasi usai acara.
Ia menegaskan bahwa perangkat desa layak mendapatkan perhatian lebih, baik dari segi kesejahteraan maupun kepastian hukum atas status jabatan mereka.
“Kesejahteraan perangkat desa harus diperjuangkan. Status hukumnya harus diperjelas. Mereka bukan relawan, tapi bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.
Hero juga menyampaikan bahwa pembangunan nasional sejatinya harus dimulai dari desa. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kebangkitan bangsa dimulai dari akar rumput.
“Desa adalah pondasi. Jika desa kuat, negara akan kuat. Maka baik SDM-nya maupun institusinya harus diperkuat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua PPDI Jawa Barat, Sutara, turut menyampaikan harapannya agar organisasi yang dipimpinnya semakin solid dan menjadi wadah bagi perangkat desa yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.
“Selamat harlah ke-19 PPDI. Semoga PPDI makin solid dan menjadi berkah. Kita ingin perangkat desa di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon, menjadi pelayan masyarakat yang berkualitas dan mendorong desa-desa kita semakin maju,” ujar Sutara.
Acara harlah PPDI itu bukan hanya menjadi perayaan, tetapi juga momentum refleksi bagi para perangkat desa atas perjuangan dan tantangan yang terus dihadapi, mulai dari tumpang tindih kebijakan, minimnya jaminan sosial, hingga beban kerja yang sering kali tidak sebanding dengan kompensasi.
“Dengan momentum ini, PPDI berharap pemerintah pusat maupun daerah benar-benar memberikan perhatian serius terhadap posisi strategis perangkat desa, bukan hanya sebagai pelengkap struktur pemerintahan, tetapi sebagai penggerak utama pembangunan dari bawah,” pungkasnya.
Foto : harlah PPDI
